DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh sepakat memutus rantai pasokan bahan bakar minyak (BBM) menuju lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di sejumlah kabupaten di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memaparkan lima masalah krusial di Aceh. “Masalah pertambangan ilegal, Karhutla, Shalat Berjamaah, LGBT, penanganan bencana atau status bencana, dan ilegal loging (perambahan hutan),” kata Mualem didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun.

DIALEKSIS.COM | Darul Kamal - Aktivitas truk pengangkut material pasir galian C yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar mulai dikeluhkan warga. Selain dinilai membahayakan pengguna jalan, truk-truk tersebut juga kerap mengangkut muatan melebihi bak kendaraan sehingga material pasir berjatuhan dan menimbulkan debu di sepanjang jalan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Aceh sekaligus Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ir. Joni, S.T., M.T., Ph.D, menilai persoalan utama pertambangan di Indonesia, termasuk di Aceh, bukan semata-mata keberadaan tambang ilegal. Yang jauh lebih mendasar adalah lemahnya tata kelola yang belum mampu menjadikan aktivitas pertambangan legal lebih menarik dibandingkan praktik ilegal.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mengungkapkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Jantung Hutan Mukim Jantho, Kabupaten Aceh Besar, terus mengalami perluasan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak terjadi di wilayah Aceh Besar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berapa pun usia sebuah kepemimpinan, sejatinya bukanlah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Waktu bisa singkat, tetapi arah kebijakan dan pola kerja yang dibangun akan menentukan nasib daerah dalam jangka panjang. Itulah yang kini terlihat dalam kepemimpinan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), sejak resmi dilantik pada 12 Februari 2025.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar melakukan peninjauan lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan pesisir Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (16/10/2025).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh menunjukkan komitmen kuat dalam menata sektor pertambangan yang selama ini diwarnai praktik ilegal. Di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem), langkah-langkah strategis mulai diambil secara terukur dan sistematis.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dukungan terhadap langkah tegas Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dalam menertibkan tambang ilegal terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Direktur Pengembangan Bisnis PT Pembangunan Aceh (PEMA), Naufal Natsir Mahmud, S.T, yang menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan pemerintah Aceh dalam menata ulang tata kelola pertambangan agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh baru saja meluncurkan program Green Policing, sebuah inisiatif yang digadang sebagai tonggak baru dalam upaya memberantas tambang ilegal dan melestarikan lingkungan. Namun di balik gegap gempita deklarasi itu, muncul peringatan keras dari Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, ST, MT, menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga telah menimbulkan kerugian besar dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Bumi serambi mekah hari ini berdiri di titik rawan. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal bukan lagi sekadar wacana, melainkan fakta yang menganga. Sungai-sungai yang tercemar merkuri, hutan yang digunduli tanpa kendali, dan desa-desa yang hidup di bawah bayang bencana ekologis menjadi potret buram provinsi ini. Dari pidato hingga laporan resmi, kita berulang kali mendengar bahwa lebih dari 400 titik tambang ilegal masih beroperasi di Aceh. Di baliknya, ratusan alat berat bekerja tanpa henti, mempercepat laju kerusakan, sekaligus mengalirkan keuntungan kepada segelintir orang.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan konsep Green Policing menjadi tonggak penting dalam upaya menghentikan maraknya tambang ilegal di Aceh. Menurutnya, pendekatan terpadu ini tidak hanya menekankan penindakan, tetapi juga mengedepankan edukasi, pencegahan, hingga partisipasi masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem untuk membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) penertiban tambang ilegal mendapat sambutan positif dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Aceh. Langkah itu dinilai tepat dan strategis untuk menegakkan aturan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DIALEKSIS.COM | Opini - Aceh kini berada di persimpangan jalan: antara ancaman kehancuran ekologis atau peluang menuju pemulihan. Maraknya tambang ilegal di berbagai kabupaten bukan hanya merusak hutan dan sungai, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh menutup tambang ilegal yang masih marak beroperasi di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Kapolda Aceh untuk mengusut tuntas tudingan adanya praktik suap yang melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Aceh. Tuduhan ini disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna yang membahas aktivitas tambang ilegal di wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Kalau tidak berkuasa, punya jaringan, apakah ada yang berani mengobok-obok bumi Aceh? Bahkan operandinya sudah berlangsung lama. Karena punya kekuasaan dan kekuatan, mereka berani mengaduk aduk alam Aceh. Walau ilegal, melawan hukum, namun mereka tidak tersentuh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Afifuddin Acal, meengatakan pemerintah Aceh tidak boleh hanya mengeluarkan pernyataan tanpa tindakan nyata.